Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Siapa yang melakukan kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang dalam kegiatan PMSE sesuai peraturan yang berlaku saat ini?

Sesuai aturan yang berlaku saat ini yang melakukan adalah konsumen (pihak yang melakukan impor) di dalam negeri melalui Surat Setoran Pajak.

Sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat ini Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PMK 40).

Beberapa poin yang diatur:

  1. kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang berada di konsumen di Indonesia (orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean)
  2. Tarif yang dikenakan adalah 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP (pihak pelaku PMSE luar negeri)
  3. Saat terutangnya PPN adalah saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean tersebut
  4. PPN yang terutang wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
  5. SSP sebagaimana dimaksud merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak dan dapat dikreditkan oleh pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP yang berstatus PKP sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam regulasi mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019)
  6. Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan terutangnya pajak

Can't find what you need?

OR
Ask Question