Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Apakah laporan data nasabah dalam laporan CRS, tidak bertentangan dengan  peraturan perbankan tentang kerahasiaan bank?

Pelaporan data nasabah dilaksanakan berdasarkan Perppu nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 8 nya berbunyi:

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); dan

4. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kerahasiaan bank ditiadakan, hanya untuk kepentingan pelaksanaan askes informasi nasabah berdasarkan UU nomor 9 tahun 2017 beserta aturan turunannya yaitu PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018. Sedangkan untuk kepentingan lain, kerahasiaan perbankan masih berlaku.

Can't find what you need?

OR
Ask Question