Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Apakah laporan data nasabah dalam laporan untuk pelaksanaan ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (kepentingan domestik), tidak  bertentangan dengan peraturan perbankan tentang kerahasiaan bank?

Pelaporan data nasabah dilaksanakan berdasarkan Perppu nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 8 nya berbunyi:

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

  1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); dan
  4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan
  5.  Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuanganuntuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kerahasiaan bank ditiadakan, hanya untuk kepentingan pelaksanaan askes informasi keuangan nasabah berdasarkan Perppu nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017 beserta aturan turunannya yaitu PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018. Sedangkan untuk kepentingan lain, kerahasiaan perbankan masih berlaku.

Can't find what you need?

OR
Ask Question