Data Pihak Ketiga yang Dimiliki oleh DJP

By Admin
26 June 2026

Share

Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (dalam dunia perpajakan disebut “ILAP”) memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Data dan informasi yang disampaikan dapat mencerminkan profil keuangan individu atau perusahaan di Indonesia (penghasilan yang diperoleh, harta kekayaan, kegiatan usaha). Jika data dan informasi yang diterima masih belum cukup jelas, DJP berwenang meminta data dan informasi tambahan melalui penerbitan surat resmi kepada pimpinan ILAP terkait.

Terdapat 105 ILAP yang wajib memberikan laporan ke DJP, di antaranya:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI (terkait data kendaraan bermotor)
Direktorat Jenderal Imigrasi
Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi
Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit (27 Bank)
Otoritas Jasa Keuangan/OJK
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (3 Perusahaan)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk dan PT Emas Antam Indonesia

Selain melalui ILAP, DJP juga memiliki akses terhadap informasi keuangan milik individu dan perusahaan yang dapat diperoleh secara otomatis atau melalui permintaan khusus kepada institusi terkait. Akses atas informasi keuangan tersebut wajib diberikan oleh berbagai Lembaga Keuangan di Indonesia, mulai dari Bank, Perusahaan Asuransi, hingga Lembaga Investasi. Data yang diserahkan di antaranya memuat informasi berupa identitas pemilik rekening, saldo rekening, mutasi debit kredit, hingga penghasilan yang terkait dengan rekening tersebut. Perlu dicatat bahwa tidak semua rekening akan dilaporkan ke DJP, terdapat batasan saldo minimum pada rekening keuangan yang dilaporkan sebagai berikut:

Sektor Perbankan (Lembaga Simpanan):
1. Untuk rekening milik individu minimal sebesar Rp 1 Miliar;
2. Untuk rekening milik individu yang memiliki 1 atau lebih Negara Domisili dan milik entitas (perusahaan), tidak terdapat batasan saldo
Sektor Asuransi
Polis asuransi dengan nilai pertanggungan minimal Rp1 Miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi
Tidak terdapat batasan saldo atau nilai.

Lebih lanjut, sejak 1 Januari 2026 DJP telah menerima laporan terkait aktivitas transaksi Aset Kripto, baik yang dilakukan oleh pengguna orang pribadi maupun entitas, yang wajib diberikan oleh Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) atau exchanger di Indonesia. Data yang dilaporkan di antaranya: identitas pengguna Aset Kripto, transaksi yang dilakukan pengguna, hingga nilai Aset Kripto dan saldo mata uang fiat (dapat berupa uang tunai atau uang digital) pada saat akhir periode pelaporan. Data yang dilaporkan dalam laporan PJAK mencakup aktivitas transaksi Aset Kripto sebagai berikut:

Transaksi pertukaran antara Aset Kripto dan mata uang fiat (misalnya jual beli kripto dengan rupiah);
Transaksi pertukaran antara satu atau lebih jenis Aset Kripto;
Transaksi pembayaran ritel menggunakan Aset Kripto (sebagai pembayaran barang atau jasa) dengan batasan nilai melebihi USD 50.000;
Transfer aset kripto.

Daftar lengkap ILAP yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan ke DJP:

No	Kelompok ILAP	Nama ILAP
1	Kementerian Keuangan	1. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal 2. Direktorat Jenderal Anggaran 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 7. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 9. Lembaga National Single Window (LNSW) 10. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
2	Kementerian Hukum Republik Indonesia	11. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 12. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	13. Direktorat Jenderal Imigrasi
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5	Kementerian Perhubungan	15. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 16. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 17. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
6	Kementerian Perdagangan	18. Kementerian Perdagangan
7	Kementerian Haji dan Umrah	19. Kementerian Haji dan Umrah
8	Badan Pengaturan BUMN	20. Badan Pengaturan BUMN
9	Kementerian Dalam Negeri	21. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	22. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Kementerian Kesehatan	23. Kementerian Kesehatan
12	Kementerian Ketenagakerjaan	24. Kementerian Ketenagakerjaan
13	Kementerian Komunikasi dan Digital	25. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 26. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 27. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 28. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
14	Kementerian Koperasi	29. Kementerian Koperasi
15	Kementerian Kehutanan	30. Kementerian Kehutanan
16	Kementerian Pekerjaan Umum	31. Kementerian Pekerjaan Umum
17	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	32. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	34. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
20	Kementerian Perindustrian	35. Kementerian Perindustrian
21	Kementerian Pertahanan	36. Kementerian Pertahanan
22	Kementerian Pertanian	37. Kementerian Pertanian
23	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten	38. Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten
24	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	39. Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
25	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	40. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
26	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	41. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)	42. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)
28	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	43. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	44. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	45. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
31	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)	46. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
32	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	47. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
33	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	48. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
34	Bank Indonesia	49. Bank Indonesia
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	50. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
36	Dana Pensiun	51. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan 52. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan
37	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI	53. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
38	BPJS Ketenagakerjaan	54. BPJS Ketenagakerjaan
39	PT Taspen (Persero)	55. PT Taspen (Persero)
40	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	56. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
41	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	57. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
42	Terminal Peti Kemas	58. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) 59. PT Mustika Alam Lestari (MAL) 60. PT Terminal Peti Kemas Koja 61. PT Terminal Peti Kemas Surabaya
43	Lembaga Surveyor	62. PT Carsurin 63. PT Geoservices 64. PT Sucofindo 65. PT Surveyor Indonesia
44	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit	66. PT Bank Central Asia, Tbk. 67. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 68. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 69. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 70. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. 71. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 72. PT Bank Permata, Tbk 73. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 74. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 75. PT Bank HSBC Indonesia 76. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 77. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 78. PT Bank UOB Indonesia 79. PT Bank DBS Indonesia 80. PT Bank Mega, Tbk. 81. PT Bank Mega Syariah 82. PT Bank MNC Internasional, Tbk 83. PT Bank Panin, Tbk 84. PT Bank KB Indonesia, Tbk. 85. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 86. PT Bank Sinarmas, Tbk 87. PT Bank ICBC Indonesia 88. PT AEON Credit Services 89. PT Honest Financial Technologies 90. PT Shinhan Indo Finance 91. PT Bank SMBC Indonesia Tbk 92. PT Bank QNB Indonesia, Tbk
45	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ, dan/atau SLI yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	93. PT Batam Bintan Telekomunikasi
46	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	94. PT Indosat, Tbk 95. PT XL smart Telecom Sejahtera Tbk 96. PT Telekomunikasi Selular
47	Badan Karantina Indonesia	97. Badan Karantina Indonesia
48	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	98. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
49	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	99. BP Batam 100. BP Bintan 101. BP Karimun 102. BP Sabang
50	Komisi Pemilihan Umum	103. Komisi Pemilihan Umum
51	PT. Aneka Tambang Tbk	104. PT. Aneka Tambang Tbk
52	PT. Emas Antam Indonesia	105. PT. Emas Antam Indonesia

Terdapat 105 ILAP yang wajib memberikan laporan ke DJP, di antaranya:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI (terkait data kendaraan bermotor)
Direktorat Jenderal Imigrasi
Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi
Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit (27 Bank)
Otoritas Jasa Keuangan/OJK
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (3 Perusahaan)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk dan PT Emas Antam Indonesia

Sektor Perbankan (Lembaga Simpanan):
1. Untuk rekening milik individu minimal sebesar Rp 1 Miliar;
2. Untuk rekening milik individu yang memiliki 1 atau lebih Negara Domisili dan milik entitas (perusahaan), tidak terdapat batasan saldo
Sektor Asuransi
Polis asuransi dengan nilai pertanggungan minimal Rp1 Miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi
Tidak terdapat batasan saldo atau nilai.

Transaksi pertukaran antara Aset Kripto dan mata uang fiat (misalnya jual beli kripto dengan rupiah);
Transaksi pertukaran antara satu atau lebih jenis Aset Kripto;
Transaksi pembayaran ritel menggunakan Aset Kripto (sebagai pembayaran barang atau jasa) dengan batasan nilai melebihi USD 50.000;
Transfer aset kripto.

Daftar lengkap ILAP yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan ke DJP:

No	Kelompok ILAP	Nama ILAP
1	Kementerian Keuangan	1. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal 2. Direktorat Jenderal Anggaran 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 7. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 9. Lembaga National Single Window (LNSW) 10. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
2	Kementerian Hukum Republik Indonesia	11. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 12. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	13. Direktorat Jenderal Imigrasi
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5	Kementerian Perhubungan	15. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 16. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 17. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
6	Kementerian Perdagangan	18. Kementerian Perdagangan
7	Kementerian Haji dan Umrah	19. Kementerian Haji dan Umrah
8	Badan Pengaturan BUMN	20. Badan Pengaturan BUMN
9	Kementerian Dalam Negeri	21. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	22. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Kementerian Kesehatan	23. Kementerian Kesehatan
12	Kementerian Ketenagakerjaan	24. Kementerian Ketenagakerjaan
13	Kementerian Komunikasi dan Digital	25. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 26. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 27. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 28. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
14	Kementerian Koperasi	29. Kementerian Koperasi
15	Kementerian Kehutanan	30. Kementerian Kehutanan
16	Kementerian Pekerjaan Umum	31. Kementerian Pekerjaan Umum
17	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	32. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	34. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
20	Kementerian Perindustrian	35. Kementerian Perindustrian
21	Kementerian Pertahanan	36. Kementerian Pertahanan
22	Kementerian Pertanian	37. Kementerian Pertanian
23	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten	38. Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten
24	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	39. Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
25	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	40. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
26	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	41. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)	42. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)
28	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	43. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	44. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	45. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
31	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)	46. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
32	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	47. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
33	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	48. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
34	Bank Indonesia	49. Bank Indonesia
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	50. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
36	Dana Pensiun	51. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan 52. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan
37	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI	53. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
38	BPJS Ketenagakerjaan	54. BPJS Ketenagakerjaan
39	PT Taspen (Persero)	55. PT Taspen (Persero)
40	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	56. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
41	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	57. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
42	Terminal Peti Kemas	58. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) 59. PT Mustika Alam Lestari (MAL) 60. PT Terminal Peti Kemas Koja 61. PT Terminal Peti Kemas Surabaya
43	Lembaga Surveyor	62. PT Carsurin 63. PT Geoservices 64. PT Sucofindo 65. PT Surveyor Indonesia
44	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit	66. PT Bank Central Asia, Tbk. 67. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 68. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 69. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 70. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. 71. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 72. PT Bank Permata, Tbk 73. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 74. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 75. PT Bank HSBC Indonesia 76. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 77. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 78. PT Bank UOB Indonesia 79. PT Bank DBS Indonesia 80. PT Bank Mega, Tbk. 81. PT Bank Mega Syariah 82. PT Bank MNC Internasional, Tbk 83. PT Bank Panin, Tbk 84. PT Bank KB Indonesia, Tbk. 85. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 86. PT Bank Sinarmas, Tbk 87. PT Bank ICBC Indonesia 88. PT AEON Credit Services 89. PT Honest Financial Technologies 90. PT Shinhan Indo Finance 91. PT Bank SMBC Indonesia Tbk 92. PT Bank QNB Indonesia, Tbk
45	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ, dan/atau SLI yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	93. PT Batam Bintan Telekomunikasi
46	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	94. PT Indosat, Tbk 95. PT XL smart Telecom Sejahtera Tbk 96. PT Telekomunikasi Selular
47	Badan Karantina Indonesia	97. Badan Karantina Indonesia
48	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	98. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
49	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	99. BP Batam 100. BP Bintan 101. BP Karimun 102. BP Sabang
50	Komisi Pemilihan Umum	103. Komisi Pemilihan Umum
51	PT. Aneka Tambang Tbk	104. PT. Aneka Tambang Tbk
52	PT. Emas Antam Indonesia	105. PT. Emas Antam Indonesia

Terdapat 105 ILAP yang wajib memberikan laporan ke DJP, di antaranya:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI (terkait data kendaraan bermotor)
Direktorat Jenderal Imigrasi
Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi
Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit (27 Bank)
Otoritas Jasa Keuangan/OJK
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (3 Perusahaan)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk dan PT Emas Antam Indonesia

Sektor Perbankan (Lembaga Simpanan):
1. Untuk rekening milik individu minimal sebesar Rp 1 Miliar;
2. Untuk rekening milik individu yang memiliki 1 atau lebih Negara Domisili dan milik entitas (perusahaan), tidak terdapat batasan saldo
Sektor Asuransi
Polis asuransi dengan nilai pertanggungan minimal Rp1 Miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi
Tidak terdapat batasan saldo atau nilai.

Transaksi pertukaran antara Aset Kripto dan mata uang fiat (misalnya jual beli kripto dengan rupiah);
Transaksi pertukaran antara satu atau lebih jenis Aset Kripto;
Transaksi pembayaran ritel menggunakan Aset Kripto (sebagai pembayaran barang atau jasa) dengan batasan nilai melebihi USD 50.000;
Transfer aset kripto.

Daftar lengkap ILAP yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan ke DJP:

No	Kelompok ILAP	Nama ILAP
1	Kementerian Keuangan	1. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal 2. Direktorat Jenderal Anggaran 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 7. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 9. Lembaga National Single Window (LNSW) 10. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
2	Kementerian Hukum Republik Indonesia	11. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 12. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	13. Direktorat Jenderal Imigrasi
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5	Kementerian Perhubungan	15. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 16. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 17. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
6	Kementerian Perdagangan	18. Kementerian Perdagangan
7	Kementerian Haji dan Umrah	19. Kementerian Haji dan Umrah
8	Badan Pengaturan BUMN	20. Badan Pengaturan BUMN
9	Kementerian Dalam Negeri	21. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	22. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Kementerian Kesehatan	23. Kementerian Kesehatan
12	Kementerian Ketenagakerjaan	24. Kementerian Ketenagakerjaan
13	Kementerian Komunikasi dan Digital	25. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 26. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 27. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 28. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
14	Kementerian Koperasi	29. Kementerian Koperasi
15	Kementerian Kehutanan	30. Kementerian Kehutanan
16	Kementerian Pekerjaan Umum	31. Kementerian Pekerjaan Umum
17	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	32. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	34. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
20	Kementerian Perindustrian	35. Kementerian Perindustrian
21	Kementerian Pertahanan	36. Kementerian Pertahanan
22	Kementerian Pertanian	37. Kementerian Pertanian
23	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten	38. Seluruh Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten
24	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	39. Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
25	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	40. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
26	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	41. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)	42. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)
28	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	43. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	44. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
30	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	45. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
31	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)	46. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
32	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	47. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
33	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	48. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
34	Bank Indonesia	49. Bank Indonesia
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	50. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
36	Dana Pensiun	51. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan 52. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan
37	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI	53. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
38	BPJS Ketenagakerjaan	54. BPJS Ketenagakerjaan
39	PT Taspen (Persero)	55. PT Taspen (Persero)
40	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	56. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
41	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	57. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
42	Terminal Peti Kemas	58. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) 59. PT Mustika Alam Lestari (MAL) 60. PT Terminal Peti Kemas Koja 61. PT Terminal Peti Kemas Surabaya
43	Lembaga Surveyor	62. PT Carsurin 63. PT Geoservices 64. PT Sucofindo 65. PT Surveyor Indonesia
44	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit	66. PT Bank Central Asia, Tbk. 67. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 68. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 69. PT Bank OCBC NISP, Tbk. 70. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. 71. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 72. PT Bank Permata, Tbk 73. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 74. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 75. PT Bank HSBC Indonesia 76. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 77. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 78. PT Bank UOB Indonesia 79. PT Bank DBS Indonesia 80. PT Bank Mega, Tbk. 81. PT Bank Mega Syariah 82. PT Bank MNC Internasional, Tbk 83. PT Bank Panin, Tbk 84. PT Bank KB Indonesia, Tbk. 85. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk 86. PT Bank Sinarmas, Tbk 87. PT Bank ICBC Indonesia 88. PT AEON Credit Services 89. PT Honest Financial Technologies 90. PT Shinhan Indo Finance 91. PT Bank SMBC Indonesia Tbk 92. PT Bank QNB Indonesia, Tbk
45	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ, dan/atau SLI yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	93. PT Batam Bintan Telekomunikasi
46	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Digital	94. PT Indosat, Tbk 95. PT XL smart Telecom Sejahtera Tbk 96. PT Telekomunikasi Selular
47	Badan Karantina Indonesia	97. Badan Karantina Indonesia
48	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	98. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
49	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	99. BP Batam 100. BP Bintan 101. BP Karimun 102. BP Sabang
50	Komisi Pemilihan Umum	103. Komisi Pemilihan Umum
51	PT. Aneka Tambang Tbk	104. PT. Aneka Tambang Tbk
52	PT. Emas Antam Indonesia	105. PT. Emas Antam Indonesia

Share

Data Pihak Ketiga yang Dimiliki oleh DJP

Data Pihak Ketiga yang Dimiliki oleh DJP

Data Pihak Ketiga yang Dimiliki oleh DJP

Comment

Latest Tax Insight

About Us

Our Services

Regulations

日本語

News

Contact Us