Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Your Trusted Tax Advisor

konsultan pajak jakarta

tax consultant jakarta

transfer pricing service

corporate tax service

tax compliance service

international tax service

tax expert jakarta

UU Cipta Kerja

konsultan pajak surabaya

tax consultant surabaya

SPT Pribadi

Omnibus Law Perpajakan

Insentif Pajak Penghasilan

corporate tax return

individual tax return

tax verification service

tax audit service

Afiliator E-Commerce Kena Pajak? Ini Aturan PPh yang Wajib Dipahami

  • By Sudarmin Tandar
  • 16 November 2026
Share

Profesi afiliator e-commerce semakin populer di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Melalui program afiliasi, seseorang dapat memperoleh penghasilan hanya dengan mempromosikan produk melalui media sosial, blog, maupun platform digital lainnya.

Namun, di balik peluang cuan yang menjanjikan, terdapat kewajiban perpajakan yang tidak boleh diabaikan. Banyak afiliator yang belum memahami bahwa komisi yang diterima dari program afiliasi pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan objek pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Lalu, bagaimana aturan pajak untuk afiliator e-commerce di Indonesia?

Apa Itu Affiliate Marketing dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Popularitas affiliate marketing terus meningkat seiring melonjaknya aktivitas belanja online. Banyak content creator, influencer, hingga pengguna media sosial biasa memanfaatkan program afiliasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Istilah seperti "link ada di bio", "cek keranjang kuning", atau "klik link di deskripsi" kini menjadi bagian dari strategi pemasaran digital yang umum ditemui di berbagai platform, mulai dari TikTok, Instagram, X, hingga YouTube.

Dalam skema ini, afiliator bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Mereka mempromosikan produk melalui tautan khusus yang dapat menghasilkan komisi apabila terjadi transaksi, atau dalam beberapa program, cukup dari jumlah klik yang dihasilkan.

Besaran komisi yang diterima pun beragam, tergantung pada kebijakan masing-masing marketplace atau platform afiliasi, mulai dari persentase tertentu dari nilai transaksi hingga nominal tetap per penjualan.

Komisi Afiliator Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan PER-16/PJ/2016, dan PER-11/PJ/2025 sebagaimana telah diubah dengan PER-12/PJ/2026, komisi yang diterima afiliator termasuk kedalam kategori imbalan kepada bukan pegawai atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, penghasilan tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.

Bagi individu, penghasilan dari aktivitas afiliasi pada dasarnya masuk dalam kategori penghasilan yang harus diperhitungkan dalam penghitungan PPh Orang Pribadi. Pajak yang terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status Wajib Pajak, baik lajang, menikah, maupun jumlah tanggungan yang dimiliki. Apabila penghasilan kena pajak masih berada di bawah batas PTKP, maka tidak terdapat PPh yang harus dibayar.

Adapun tarif progresif PPh Orang Pribadi yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

  • Sampai dengan Rp60 juta, sebesar 5 persen

  • Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, sebesar 15 persen

  • Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta, sebesar 25 persen

  • Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, sebesar 30 persen

  • Di atas Rp5 miliar, dikenakan tarif 35 persen

Marketplace Wajib Memotong dan Menyetorkan PPh Afiliator

Dalam praktiknya, penyelenggara marketplace atau platform afiliasi umumnya bertindak sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21. Artinya, setiap komisi yang dibayarkan kepada afiliator dapat terlebih dahulu dipotong pajak sebelum diterima oleh penerima penghasilan.

Selain melakukan pemotongan, marketplace juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai bukti pelaksanaan kewajiban tersebut, afiliator akan memperoleh bukti potong yang nantinya dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi faktor penting, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat dikenakan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Karena itu, bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan secara rutin dari program afiliasi, kepemilikan NPWP atau validasi NIK menjadi langkah penting untuk mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus menghindari beban pemotongan/pemungutan PPh yang lebih besar.

Penghasilan Afiliator Wajib Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Meskipun pajak telah dipotong oleh marketplace, kewajiban perpajakan afiliator tidak berhenti sampai di situ.

Seluruh penghasilan yang diperoleh dari aktivitas afiliasi tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, termasuk penghasilan lain yang dimiliki afiliator. Bukti potong dan laporan komisi yang diterima dari platform afiliasi dapat digunakan sebagai dasar pengisian data penghasilan dalam SPT Tahunan.

Pelaporan yang dilakukan secara benar akan membantu memastikan bahwa penghasilan dari aktivitas ekonomi digital tercatat secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Pajak Afiliator Perlu Dikelola dengan Tepat

Perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang penghasilan baru melalui profesi afiliator e-commerce. Namun, seiring dengan meningkatnya potensi pendapatan, kewajiban perpajakan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Komisi yang diterima dari program afiliasi pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan dan dapat dikenakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap afiliator perlu memahami kewajiban pajaknya sejak awal agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun risiko kepatuhan di kemudian hari.

Dalam praktiknya, pengelolaan pajak penghasilan dari aktivitas digital sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Perbedaan skema komisi, perlakuan bukti potong, hingga pengisian SPT Tahunan dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi Wajib Pajak.

Untuk itu, pendampingan dari konsultan pajak dapat membantu memastikan seluruh kewajiban perpajakan dijalankan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun serta dukungan jaringan global Taxand yang hadir di lebih dari 50 negara, PB Taxand menyediakan layanan tax advisory, transfer pricing, dan tax compliance, termasuk pendampingan pelaporan SPT Tahunan hingga penyelesaian sengketa pajak.

Sebagai konsultan pajak yang berbasis di Jakarta dan Surabaya, PB Taxand siap membantu Wajib Pajak menghadapi kompleksitas aturan perpajakan sekaligus memastikan kepatuhan berjalan dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan kepastian hukum.

Share